Kurikulum Merdeka, Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Siswa
Sejak diluncurkan pada 2022 yang lalu, Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan oleh lebih dari 140 ribu sekolah. Kurikulum Merdeka yang dikembangkan untuk mendukung pemulihan pembelajaran ini dinilai lebih fleksibel, berfokus pada materi esensial, dan memberikan ruang lebih besar kepada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Zulfikri Anas mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka bukan sekedar perubahan dokumen dan administrasi, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas belajar peserta didik dan meningkatkan kualitas hubungan guru dengan para peserta didiknya.
“Penekanannya di sini adalah seberapa jauh terjadinya perubahan proses belajar supaya penuntasan penyampaian materi sekarang lebih kepada pelayanan terhadap anak, sehingga setiap anak dapat menemukan cara terbaik bagi dirinya untuk tumbuh dan berkembang,” tegasnya dalam acara Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) dengan topik “Kurikulum Merdeka, Pembelajaran Berkualitas bagi Semua”, secara daring, Kamis (26/1).
Lebih lanjut Zulfikri menyampaikan bahwa sebetulnya Kurikulum Merdeka bukan untuk mempersulit guru, tetapi untuk mempermudah proses pembelajaran. “Sehingga Bapak/Ibu guru bisa mewujudkan suasana belajar yang interaktif, bermakna, mendalam, dan si anak merasa menemukan dunia belajarnya di situ,” imbuhnya.
Zulfikri berpesan bahwa nahkoda yang tangguh tidak pernah lahir dari laut yang tenang. Oleh karena itu, ia mengajak para guru agar menjadi ‘nahkoda’ yang Tangguh. “Semua persoalan yang kita hadapi saat ini akan mematangkan dan memperkaya kita sebagai guru. Sebab, guru-guru yang hebat tidak akan pernah lahir (jika tidak ada) murid yang bermasalah,” pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Guru SMAN 1 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Taman Firdaus yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka di sekolahnya sejak tahun lalu mengungkapkan bahwa pembelajaran di sekolah kini terasa lebih bermakna. “Dengan penerapan Kurikulum Merdeka, guru menjadi lebih leluasa untuk merencanakan pembelajaran yang bermakna pada murid,” ungkapnya.
Selanjutnya, dikatakan Taman Firdaus bahwa Kurikulum Merdeka ini lahir dengan prinsip yang memerdekakan, memberdayakan, dan menguatkan kolaborasi. Dari sisi gurunya, diberikan ruang untuk merencanakan pembelajaran berlandaskan dari kebutuhan nyata para peserta didik.
“Jadi, di sini bukan soal sekadar bagaimana memerdekakan murid dalam belajar, tetapi bagaimana seorang guru itu dapat berdaya terlebih dahulu dalam merencanakan rancangan pembelajaran yang bermakna,” katanya.
Taman Firdaus mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan konsep penyederhanaan konten. Bagi para guru membutuhkan waktu tersendiri, khususnya untuk melakukan pemetaan dan kebutuhan belajar murid. Sehingga dengan asesmen awal yang sederhana dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, informasi yang didapatkan oleh guru akan bermakna dalam memberikan layanan pembelajaran yang berdiferensiasi bagi murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya.
Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Netti Herawati, mengatakan sudah tepat ketika Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) memunculkan kebijakan Merdeka Belajar kemudian setelah itu ada Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
“Istilahnya dalam kondisi di mana maraknya calistung akademik, Lembar Kerja Siswa (LKS) yang menekan kreativitas, penyeragaman yang mengikis potensi keunikan lokal, bahkan mengikis fitrah yang diberikan kepada anak dan juga penyeragaman pembelajaran, branding ini pas diterima oleh kita semua, yang artinya IKM diterima oleh kita semua,” ungkap Netti.
Netti mengungkapkan, ketika seseorang ditingkat pemahamannya untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka itu seperti mendidik anak usia dini. Oleh karena itu, perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu kondisi awal, jenis programnya, siapa pendampingnya, bagaimana perkembangannya, dan ekosistemnya harus penuh dengan kasih sayang.
Lebih lanjut, Netti mengatakan, pada satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) saat ini IKM tidak dapat dijawab dengan satu model, satu cara, dan satu jawaban. Berdasarkan survei yang ia lakukan dengan Kemendikbudristek, dari 117.632 guru yang disurvei ada 29,6 persen guru yang belum pernah mengikuti pelatihan; 53,4 persen guru pernah mengikuti satu kali pelatihan; dan hanya 11 persen guru yang mengikuti dua kali pelatihan.
“Maka ini akan berbeda-beda penerimaannya, ada yang langsung menerima, menindaklanjuti dengan respons yang cepat (maupun sebaliknya),” terangnya.
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Nasional, Ki Saur Panjaitan XIII, mengatakan, Kurikulum Merdeka apabila dipandang dari sisi sekolah swasta, berfokus pada siswa. Menurutnya, siswa itu punya kodrat yang berbeda, punya keunikan sendiri, kodrat alam yang berbeda-beda di tiap daerah, serta ada kodrat perbedaan zaman.
“Jadi, lain tahun lain pula zamannya, kurikulum itu tidak bisa disamakan semuanya, sehingga kami berpendapat bahwa kebijakan Kurikulum Merdeka ini menyesuaikan dengan kodrat alam, kodrat anak, dan kodrat zaman. Ini cukup kita apresiasi,” tegas Ki Saur.
Ki Saur menambahkan, apapun kurikulumnya, guru adalah motor yang paling utama. Dalam konsep pembelajaran berkualitas, implementasi itu dimulai dari gurunya. “Dari pamongnya istilah Taman Siswa, para kepala sekolah sebagai pimpinan di satuan unit pendidikan yang menjadi pemain kunci, duet maut antara kepala sekolah dengan guru itulah yang menjadi penentu keberhasilan Implementasi Kurikulum Merdeka ini,” tuturnya.
Selanjutnya Ki Saur mengemukakan bahwa pihaknya menyambut baik Kurikulum Merdeka. Ia berusaha untuk mengimplementasikan dengan baik agar kebijakan ini bisa dilakukan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan harapan.
Pada tahun 2023 ini, Kemendikbudristek kembali membuka pendaftaran bagi sekolah-sekolah yang ingin mengimplementasikan Kurikulum Merdeka untuk Tahun Ajaran 2023/2024. Masyarakat dapat mengakses informasi lebih lanjut melalui laman kurikulum.kemdikbud.go.id. (Rayhan/Editor: Denty A.)