Advokasi dan Menjaring Isu Pemda dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Guru Penggerak, dan Perkembangan Pendidikan

Kamis 24 Agustus 2023 BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan Advokasi dan Menjaring Isu Pemda dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Guru Penggerak, dan Perkembangan Pendidikan, Kegiatan ini dibuka oleh Kasubbag Umum BPMP Provinsi Kalimantan Utara Nurdin, M.Pd.

Kegiatan ini menghadirkan Narasumber Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Drs Teguh Hendri Sutanto, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan Drs. Suparmin Setto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Akhmad, S.IP, M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Kabupeten Malinau Dr. Dumberbril, S.E, M.M, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung Irdiansyah, S.Sos.,M.M serta Irsan Faizal dari BGP Provinsi Kalimantan Utara, serta Narasumber Internal BPMP Provinsi Kalimantan Utara Edy Supryady, S.ST, Rustan, S.E, Debrina Christarani, S.Pd.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Bappeda BKPSDM Dewan Pendidikan dari Provinsi serta Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan Advokasi dan Menjaring Isu Pemda dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Guru Penggerak, dan Perkembangan Pendidikan bertujuan agar Pemerintah Daerah mendorong satuan pendidikan dan berperan aktif dalam Kebijakan Kurikulum Merdeka sehingga tujuan yang ingin dicapai pemerintah dalam bidang pendidikan terwujud.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Advokasi dan Menjaring Isu Pemda dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Guru Penggerak, dan Perkembangan Pendidikan adalah :
1. Peserta paham dan mengerti tentang Kebijakan Merdeka Belajar.
2. Peserta paham dan mengerti tentang Kebijakan Asesmen Nasional tahun 2023.
3. Peserta mengetahui angka partisipasi Asesmen Nasional pada tahun 2022.
4. Peserta dapat mengadvokasi/mendorong satuan pendidikan untuk mengikuti Asesmen Nasional tahun 2023.
5. Peserta paham dan mengerti tentang Kebijakan Program Guru Penggerak.
6. Peserta paham dan mengerti tentang Kebijakan Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
7. Peserta dapat mengadvokasi/mendorong satuan pendidikan untuk mengikuti Program Guru Penggerak.
8. Terjaringnya berbagai isu Pemda dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, Guru Penggerak, dan Perkembangan Pendidikan di daerah.

Materi dapat di unduh melalui tautan berikut ini https://s.id/1SSOM